Senin, 26 Juli 2010

Natuna Memerlukan Lembaga Perlindungan dan Pembinaan Anak

Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, setiap tahunnya dilakukan peringatan di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah, tak terkecuali di Natuna yang pelaksanaannya jatuh pada tanggal 22 Juli. Ini untuk pertama kalinya lembaga pemerintah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Tahun-tahun yang lalu juga pernah diadakan namun tidak semeriah dan seformal tahun ini karena yang melaksanakan hanya sebuah organisasi yang peduli dengan anak-anak maupun partisipan sebagai pemerhati anak-anak.

Ada agenda yang menarik dalam memperingati Hari Anak tahun ini, Kantor Pemberdayaan Perempuan telah memberikan sosialisasi tentang peran lembaga ini, yang antara lain adalah upaya perlindungan anak-anak natuna dari berbagai masalah yang berhubungan dengan tindak kekerasan . Hal ini dianggap penting karena beberapa tahun ini yang muncul dalam pandangan KPPA adalah kasus-kasus anak yang berhubungan dengan kekerasan yang memerlukan perlindungan hukum, namun permasalahan yang dihadapi anak bukan hanya tentang tindak kekerasan saja, masih banyak permasalahan anak yang memerlukan perlindungan dan pembinaan secara serius.


Fakta di lapangan menunjukkan masalah yang dihadapi anak-anak Natuna diantaranya masalah kenakalan remaja; keterlibatan anak-anak dalam kasus pencurian, kasus penggunaan narkoba, kasus pelecehan seksual, kasus seks pranikah (bebas); masalah perlindungan pendidikan bagi anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental , anak-anak penyandang cacat, anak-anak putus sekolah, anak yatim piyatu, anak-anak dari keluarga ekonomi lemah tapi berprestasi; masalah perlindungan kesehatan anak-anak yang kurang gizi atau yang tak seimbang dalam tumbuh kembangnya; masalah perlindungan hukum bagi anak-anak terjerat dalam permasalahan hukum, yang sampai hari ini masalah-masalah tersebut belum terselesaikan dengan baik.




Prihatin sekali kalau pemerintah tidak bertindak serius untuk menangani masalah anak-anak tersebut. Seandainya pemerintah tidak dapat menangani masalah ini melelui SKPD yang terkait, mungkin pemerintah dapat menghimbau atau mengajak kepada masyarakat, organisasi, LSM yang peduli pada permasalahan anak untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan anak yang didukung olah pemerintah.


Dari catatan saya, ada satu dua organisasi yang peduli dengan permasalahan anak, namun karena organisasi ini tidak konsen terhadap permasalahan anak terutama dalam tujuan organisasi tersebut maka organisasi tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Kedepan Natuna mau tak mau memang harus memiliki lembaga untuk melindungi dan membina anak-anak karena bertambah tahun bertambah pula jumlahnya anak-anak kita dan bertambah juga permasalahannya.


Harapan kita anak-anak Natuna harus lebih baik dari sekarang, maka sangat diperlukan adanya lembaga yang konsen terhadap permasalahan anak sehingga anak-anak kita mendapat perlindungan dan pembinaan yang maksimal. Hal ini tentunya diperlukan kerja sama dan dukungan seluruh elemen masyarakat terutama pemerintah.

Read More..

Rabu, 17 Februari 2010

Kisah Bupati dan Ambisi Amerika

Posted by PuJa on February 16, 2010
Djoko Pitono
http://www.jawapos.com/

SUATU hari di akhir 2003. Saat itu sedang berlangsung Konvensi Partai Golkar untuk pemilihan calon presiden RI. Sambil menunggu berita dari staf Dirjen Departemen Keuangan kapan jadwal diterima, Bupati Natuna Drs H Daeng Rusnadi MSi memenuhi ajakan Prof Dr Tabrani Rab makan malam di Restoran Jimbaran, Acacia Hotel, Jakarta.

Setelah berbasa-basi, profesor yang akrab disapa Ongah itu menyampaikan sesuatu kepada Bupati Daeng: ”Daeng, kalau pusat tetap tidak peduli dan tidak perhatikan tuntutan kita, gimana kalau kita jumpa dan ajak Dubes Amerika Serikat (AS) ke Natuna? Kita tawarkan Natuna menjadi negara bagian ke-51 dari Amerika Serikat setelah Hawaii.”

Daeng kaget saat mendengar pernyataan itu. ”Untuk apa mewacanakan bergabung ke Amerika Serikat? Kenapa tidak ke Malaysia saja?” kata Daeng balik bertanya.
”Amerika punya kepentingan dengan Natuna,” kata Ongah.

Menurut Ongah, kepentingan AS, pertama untuk pertahanan dan kedua memiliki ladang migas Blok D-Alpha Natuna yang dikelola Exxon Mobil, perusahaan minyak AS. ”Jadi klop,” kata Ongah.
Bupati Daeng terdiam. Ongah pun melanjutkan, ”Kalau gabung dengan Malaysia, TNI masih sanggup melawan kita. Tapi kalau Amerika, TNI pikir-pikir panjang.”

Ketika Ongah menyebut-nyebut TNI, jiwa nasionalisme Daeng Rusnadi seketika bangkit. Sebab, dia dibesarkan di lingkungan TNI-AU. Dia pun menolak secara tegas ajakan Prof Tabrani Rab tersebut: ”Ongah, saya sudah sejak awal menebarkan semangat nasionalisme di perbatasan ini. Hampir semua petinggi TNI sudah pernah bertemu dengan saya dalam upaya pertahanan di perbatasan. Mulai dari satuan lokal, Kodam, Lantamal, Mabes AU, Mabes AL, dan Mabes AD serta Mabes TNI di bawah Menkopolkam, kami selalu bersama-sama dalam mempertahankan NKRI di wilayah Natuna,” kata Daeng.
***

Kutipan kisah Bupati Natuna Daeng Rusnadi itu jelas sangat menarik. Meski pendek, beberapa kalimat yang terlontar dari Prof Tabrani Rab cukup mampu membikin emosi banyak pihak terbakar, terutama jajaran TNI. Tetapi, itu hanyalah satu bagian saja dari jalinan kisah tentang Natuna, salah satu wilayah terluar dari republik ini. Ada banyak kisah menarik lainnya yang terkait dengan wilayah kaya minyak dan gas yang terdiri atas 272 pulau (!) tersebut.

Penulis mengawali bukunya dengan menjelaskan posisi strategis Natuna secara geopolitik, kemudian kekayaan sumber daya alamnya. Selain potensi perikanannya, yang lebih penting lagi adalah kandungan minyak dan gasnya. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, AS terus-menerus menunjukkan perhatiannya pada kawasan Natuna, termasuk melalui manuver-manuver kapal perangnya dari Armada Ketujuh yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang. Penulis juga menunjuk melintasnya kapal induk AS USS Ronald Reagan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di dekat perairan Natuna pada 23 Juni 2009.

Penulis juga menjabarkan liku-liku sejarah pemerintahan di Natuna, dari kumpulan desa, lalu kecamatan, hingga jadi kabupaten. Di antara kisah-kisah itu, muncul aksi-aksi sejumlah warga yang dikenal dengan ”Natuna Merdeka”. Apakah terkait dengan gagasan ”Riau Merdeka” besutan Prof Dr Tabrani Rab? Setiap pembaca tentu bisa berbeda jawabannya.

Tetapi, penulis, tampaknya, lebih menonjolkan perjuangan dan teladan seorang putra daerah bernama Daeng Rusnadi. Laki-laki ini dilukiskan sebagai sosok pekerja keras, pejuang NKRI, tak kenal menyerah. Di masa muda, dia belajar belasan tahun di IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, menjadi guru, dan membantu sebuah penerbitan. Dia kemudian pulang kampung utnuk memperjuangkan daerahnya. Dia pun terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepri, dua kali menjadi ketua DPRD Natuna, sebelum akhirnya terpilih menjadi bupati Kabupaten Natuna. Dalam pengabdiannya yang panjang itu, pejabat yang suka bermalam di rumah warga miskin tersebut berhasil mengangkat kesejahteraan warga Natuna yang puluhan tahun dalam kemiskinan meskipun daerahnya menyumbang devisa minyak yang sangat besar. APBD Natuna pun yang semula hanya Rp 500 juta dari tahun ke tahun meningkat hingga mencapai Rp 1,9 triliun. Berkat kegigihannya, selama delapan tahun terakhir ini, Natuna bisa memperoleh bagi hasil gas mencapai Rp 10 trilun lebih! Namun, tragisnya, pada akhir 2009, Daeng Rusnadi ditahan oleh KPK atas tuduhan korupsi saat menjadi ketua DPRD Natuna pada 2004. Orang pun bertanya, ada apa ini? Apakah murni kasus korupsi semata? Apakah ada kegerahan pusat? Atau, intervensi asing yang sejak awal ”merayu” Daeng melakukan ”kompromi”?
***

Ditulis oleh mantan anggota Korps Komando Operasi (KKO) Angkatan Laut (kini Korps Marinir), buku ini berada di tangan seorang profesional di bidangnya. Sebelum menjadi jurnalis jempolan untuk liputan-liputan petualangan di pulau-pulau terpencil, termasuk penyusupan ke Timor Timur, sebagai anggota KKO, Peter A. Rohi (68 tahun) pernah bertugas di Natuna, kemudian di Batam. Dia juga ikut menjadi pionir pendirian sebuah SD yang kini menjadi SD Negeri 1 Batam, yang berkembang menjadi SDN II dan SDN III Batam, tonggak pendidikan di Pulau Batam.
Buku ini jelas akan lebih membuka mata banyak warga negeri ini tentang potensi dan rawannya pulau-pulau wilayah terluar republik ini. Kalau kita jujur, misalnya, berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa Natuna berbatasan dengan Vietnam?

Namun, buku ini mestinya bisa lebih bagus. Ada data-data dan pernyataan sama yang diulang-ulang. Penuturan oleh tokoh tertentu juga sering rancu antara kata ganti orang pertama dan ketiga.
Anyway, buku ini sungguh mencerahkan dan membuka wawasan kita pada kekayaan laut negeri ini yang luar biasa. Sebuah buku ”wajib”, khususnya bagi pencinta masalah kelautan. (*)

*) Jurnalis dan editor buku
Judul Buku: Natuna Kapal Induk Amerika
Penulis: Peter A. Rohi
Editor: Henry Nurcahyo
Penerbit: Adibatama Komunika, Jakarta-Surabaya
Cetakan: Pertama, 2010
Tebal: 183 halaman

Read More..